Tribanua.com, Batam – Suasana cooling down pasca-Kesepakatan Jakarta di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kembali memanas. Rencana kedatangan Hendry Ch Bangun (HCB) ke Batam pada Minggu (25/5) besok memicu ketegangan baru di internal organisasi.
HCB dijadwalkan menghadiri pelantikan pengurus PWI dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Batam masa bakti 2025–2028 di Hotel Ibis Styles, Nagoya, Bengkong, Kota Batam. Namun, langkah ini dinilai sebagai manuver sepihak yang berpotensi mengganggu komitmen rekonsiliasi yang telah disepakati kedua kubu PWI.
Ketua Dewan Penasihat PWI Kepulauan Riau, Marganas Nainggolan, menegaskan bahwa tindakan HCB bertentangan dengan semangat Kesepakatan Jakarta.
Menurutnya, setelah terbentuknya Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Kongres Persatuan, seharusnya tidak ada lagi langkah politik organisasi yang bisa ditafsirkan sebagai upaya dominasi.
“Kalau kita melihat undangan pelantikan itu, HCB akan hadir dan melantik pengurus. Itu manuver. Padahal, semangat rekonsiliasi jelas: tidak ada lagi langkah sepihak hingga Kongres Persatuan digelar. Jika dibiarkan, ruh rekonsiliasi akan hilang,” ujar Marganas, Jumat (23/5).
PWI Kepri Menolak Kedatangan HCB
Ketua PWI Kepulauan Riau, Saibansah Dardani, secara tegas menyatakan penolakan terhadap kedatangan HCB dan mendesak Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, untuk mengambil sikap.
“Kami minta Zulmansyah tegas. Jika HCB masih terus bermanuver, batalkan saja kesepakatan rekonsiliasi itu. Kita harus memprotes keras kehadiran HCB yang jelas-jelas melanggar semangat kesepakatan,” tegas Saibansah.
Ia menambahkan, meski perjanjian rekonsiliasi tidak secara eksplisit melarang aktivitas sepihak, substansinya adalah membangun kebersamaan menuju satu kongres pemersatu—bukan memperkuat dualisme lewat pelantikan terpisah.
Kesepakatan Jakarta, yang ditandatangani awal Mei lalu, merupakan upaya meredakan konflik internal PWI setelah lebih dari satu tahun terpecah. Kongres Persatuan direncanakan digelar akhir Agustus mendatang, dengan SC dan OC independen yang bertugas mempersatukan proses.
Namun, dinamika terbaru menunjukkan luka organisasi belum sepenuhnya sembuh. Di tengah proses penyatuan yang masih rapuh, kehadiran figur sentral dari salah satu kubu dinilai sebagai pelanggaran etika bersama.
